Beranda Peristiwa Kebijakan Kadisdik Cairkan Dana Hibah Tanpa Proposal Langgar Ketentuan

Kebijakan Kadisdik Cairkan Dana Hibah Tanpa Proposal Langgar Ketentuan

420
0
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan Akhmad Zaini

PAMEKASAN – Kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pemkab Pamekasan Akhmad Zaini mencairkan dana hibah tanpa proposal melanggar ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2016.

Kasus ini juga telah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur tentang hibah tanpa proposal di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pamekasan.

“Di Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 itu disebutkan, bahwa proposal dana hibah itu ada dua. Ada proposal awal untuk penganggaran dan proposal saat pencairan,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pamekasan Taufikurrachman seperti dilansir sejumlah media di Pamekasan.

Permendagri yang merupakan perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD tersebut di dalamnya menjelaskan, tentang mekanisme pencairan dana hibah, termasuk jika hibah itu adalah program Pokir anggota DPRD.

Karena itu, Taufiq menegaskan, tidak ada kebiasaan praktik penyaluran dana hibah dengan tanpa ada proposal. “Tidak ada, makanya menjadi temuan BPK dan baru kali ini, sehingga wajar apabila menjadi temuan BPK,” katanya, menjelaskan.

Sebelumnya Kepala Disdikbud Pemkab Pamekasan Akhmad Zaini menyatakan, bahwa pelanggaran pencairan dana hibah pokok-pokok rakyat (pokir) tersebut oleh DPRD Pamekasan, karena program tersebut merupakan program titipan.

Padahal, menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan Sahrul Munir mengatakan bahwa penganggaran hingga realisasi Pokir anggota dewan itu melalui tahapan panjang.

Pertama, Pokir dimulai dari usulan masyarakat saat masa Reses anggota dewan. Kedua, anggota DPRD Pamekasan menginput aspirasi masyarakat ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Ketiga, ketika usulan DPRD ini masuk ke SIPD, Bappeda akan menelaah usulan masyarakat ini masuk ke OPD mana. “Kalau hibah sekolah ke Disdikbud, kalau jalan masuk ke PUPR, jadi Bappeda yang memilah,” ungkap Sahrul, Minggu (5/6/2022).

Keempat, setelah program Pokir ditelaah dan masuk ke sistem, maka harus diikuti proposal. “Karena hasil Reses, toh,” sambungnya. “Nah, di tahap ini sudah ketemu dewan mana yang mengusulkan, dan setelah itu masuk program penganggaran dan ploting ke OPD,” kata Sahrul.

Pada saat penganggaran, lanjut Sahrul, sesuai ketentuan Permendagri, harus diikuti proposal. Kelima, pada proses pencairan dana hibah juga harus ada proposal permohonan pencairan dana hibah.
“Kalau tidak ada proposal kan tidak tahu mau dicairkan apa nggak,” katanya.

Sahrul menyebutkan, proposal dana hibah itu pasti ada. Namun, temuan BPK ini fakta lain yang juga tidak bisa dibantah. “Tidak mungkin kalau tidak ada proposal kemudian dianggarkan dan dicairkan, karena tidak ada dasarnya,” jelasnya.

Dengan demikian, sambung Sahrul, temuan BPK di sisi lain itu juga riil. Sebab, pemeriksaan BPK itu melalui wawancara lintas instansi. “Inspektorat diwawancarai, Bappeda dan OPD yang merealisasikan,” ungkapnya. “Ini akan kita perbaiki, proposal akan diserahkan ke BPK melalui Inspektorat,” janjinya.

Di tempat terpisah, Inspektur Pamekasan Mohamad Alwi mengatakan temuan itu harus ditindaklanjuti oleh Disdikbud Pamekasan. “Kalau rekomendasi BPK minta proposal, maka dalam waktu 60 hari Disdikbud harus melengkapinya,” katanya.

Meski BPK menemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di Pemkab Pamekasan, akan tetapi institusi ini tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ke Pemkab Pamekasan, sebab predikat WTP didasarkan pada empat indikator.

Pertama, kesesuain, Kedua, pengungkapan informasi di laporan keuangan harus jelas dan detail, Ketiga, adanya sistem pengendalian internal dan keempat, pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (PAMEKASAN-69)

Tinggalkan Balasan